Serikat Buruh Jogja Tolak UMK 2021: Tak Sesuai KHL

  Kamis, 19 November 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ilustrasi [Suara.com/Ema Rohimah]

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-DIY pada 2021 telah ditetapkan pemerintah daerah.

Pemkot Yogyakarta menetapkan UMK 2021 mendatang sebesar Rp2.069.530 atau naik 3,27 persen persen dari 2020 sebesar Rp2.004.000. Sedangkan DIY 2021 sebesar Rp1.765.000 atau naik 3,54 persen dari 2020 sebesar Rp1.704.608.

Meski ada kenaikan, angka tersebut tidak disepakati Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta. KSPSI menilai, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) karena hanya didasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, baik di DIY maupun kabupaten kota.

"Kami secara organisasi baik di Kota/Kabupaten dan Provinsi tetap menolak keras kenaikan upah yang tidak mencapai KHL," ujar Sekretaris KSPSI Kota Yogyakarta, Deenta Julliant Sukma, Kamis (19/11/2020).

Menurut Deenta, pandemi yang tidak kunjung usai ini mengakibatkan resesi, termasuk di DIY. Karena itu seharusnya kenaikan UMK/UMP di DIY bisa mencapai KHL.

Dengan demikian daya beli masyarakat bisa meningkat untuk menumbuhkan perekonomian. Selain itu bisa memperbaiki kondisi DIY sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar di Jawa.

"Apalagi tingkat ketimpangan ekonomi Jogja yang besar se-Indonesia," tandasnya.

Deenta menambahkan, bila wali kota ataupun Gubernur DIY akan tetap melanggengkan rezim upah murah, maka kebijakan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan amanat konstitusi yang menyebutkan warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak.

Padahal penghidupan yang layak tidak semata-mata hanya cukup makan minum. Namun buruh juga butuh perumahan serta pendidikan yang layak.

Tapi ketika upah yang diberikan rendah di tengah harga tanah dan kredit rumah yang melambung tinggi di Yogyakarta maka pekerja dan buruh di jogja tidak mampu mengakses hunian yang layak. 

Dalam hal pendidikan, buruh juga hanya akan melahirkan pekerja atau buruh lagi. Sebab upah yang rendah berakibat tidak mampunya seorang pekerja/buruh menyekolahkan anaknya hingga lebih dari sebatas SMA/SMK.

"Upah murah atau tidak layak akan berakibat kepada sukarnya seorang pekerja atau buruh keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Dan ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi maupun pidato pelantikan Gubernur DIY yang bertajuk Panca Mulai di tahun 2017," tandasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar