Bantul Kaji Moratorium Izin Pendirian Tempat Ibadah

  Kamis, 26 September 2019   Abdul Arif
Wakil Bupati Bantul DIY, Abdul Halim Muslih. (ANTARA)

BANTUL, AYOSEMARANG.COM-- Di Kabupaten Bantul muncul wacana moratorium izin pendirian tempat ibadah di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wacana itu dari Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. 

"Kita pelajari kembali bahwa apa sih sumber disharmoni antar-umat beragama, salah satunya adalah tempat ibadah, dan ini pendapat pribadi saya sebagai bahan diskusi kita, perlukah kita menerbitkan moratorium tempat ibadah," katanya di Bantul, Kamis (26/9/2019).

Ia mengatakan, kalau masjid, gereja, vihara, dan pura yang ada di wilayah Bantul sudah bisa menampung seluruh umat beragama maka pendirian rumah ibadah baru tidak diperlukan.

AYO BACA : Sleman Dorong PAUD Tekankan Perkembangan Fisik Motorik Anak

"Misal jumlah Masjid itu ada 1.883 di Bantul, yang artinya jumlahnya sudah sebanyak dua kali lipat dari jumlah dusun-dusun di Bantul sebanyak 933 dusun. Kira-kira cukup enggak menampung umat Islam di Bantul, cukup kan? Kalau dirasa sudah, tidak perlu membangun masjid lagi," katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, Bantul sudah punya 17 gereja Katholik, 41 gereja Kristen, lima kapel (gereja kecil), lima pura, dan satu vihara.

Selanjutnya, menurut dia, perlu pendataan jumlah warga pemeluk Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha, serta Konghucu untuk menghitung kecukupan ketersediaan rumah ibadah bagi pemeluk masing-masing agama dan aliran kepercayaan.

AYO BACA : Ribuan Ton Bantuan Logistik Dikirimkan, ACT Siap Layani Korban Kabut Asap

"Kalau jumlahnya itu sudah kita ketahui, kita sepakati, ya sudah kita kunci bahwa umat Katholik memerlukan gereja sekian, (yang lain butuh) vihara sekian, pura sekian dan lain-lain. Kita sepakati setelah itu gunakanlah tempat-tempat ibadah itu semaksimal mungkin, dari aspek kemanfaatan dan aspek tata ruang," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa Bantul, yang meliputi 75 desa dan 17 kecamatan, juga membutuhkan lahan untuk menggerakkan ekonomi dan menumbuhkan industri.

"Kita butuh lahan-lahan untuk ekonomi produktif. Ingat, Bantul itu sempit hanya 500 km persegi, kita butuh untuk industri, pabrik, untuk pertanian. Kalau terus-menerus tergerus untuk tempat ibadah, sementara tempat ibadah itu kita rasakan cukup, maka pertanyaan saya perlukan pemerintah menerbitkan moratorium tempat ibadah," katanya.

Ia mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bantul selaku wadah komunikasi antar-umat agama sebaiknya mempertimbangkan kondisi-kondisi terkait pembangunan rumah ibadah baru.

"Makanya itu lemparan materi saya ke FKUB Bantul, karena FKUB itu selain sebagai forum komunikasi, silaturahmi, dia juga diberikan kewenangan untuk pendirian, juga dia sebagai salah satu dari sistem pengurusan perizinan, itu FKUB masuk di sana," katanya.

AYO BACA : Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 1,5 Km

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

Komentar